Jepara, Metro8.News – Krisis air bersih di Desa Karimunjawa, Kabupaten Jepara, bukan sekadar persoalan sulit mendapatkan air saat musim kemarau. Bagi sebagian warga, kebutuhan dasar ini telah menjadi beban ekonomi yang harus dibayar mahal. Untuk mendapatkan 2.000 liter air bersih, warga dilaporkan harus merogoh kocek hingga Rp150.000.
Di tengah kondisi tersebut, Kepala Desa Karimunjawa, Arif Setiawan, yang akrab disapa Pak Ingi, berupaya mencari solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangkitkan kembali Pamsimas Tirta Kencana, fasilitas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang disebut telah sekitar 11 tahun tidak berfungsi.
Pemerintah desa menargetkan fasilitas tersebut kembali mendistribusikan air pada 2027. Program ini diharapkan dapat menjangkau sekitar 600 kepala keluarga (KK), terutama warga di sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pelayanan.
Namun, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, muncul satu pertanyaan penting: mampukah proyek ini benar-benar mengakhiri kesulitan air bersih yang selama ini membebani warga Karimunjawa?
Rp150 Ribu untuk 2.000 Liter, Warga Harus Merogoh Kocek Lebih Dalam
Keterbatasan pasokan air membuat sebagian masyarakat mengandalkan pemasok air yang mengantarkannya menggunakan mobil bak terbuka.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Desa Karimunjawa, satu kali pengiriman membawa dua wadah atau toren dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter. Dengan demikian, total air yang diangkut mencapai 2.000 liter dengan harga sekitar Rp150.000.
Bagi rumah tangga yang membutuhkan air setiap hari, pengeluaran tersebut berpotensi menjadi beban yang tidak ringan. Terlebih, air bukan kebutuhan yang bisa begitu saja ditunda penggunaannya.
Air dibutuhkan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Ketika akses terhadap air bersih terbatas, masyarakat terpaksa mencari alternatif, termasuk membeli dari pemasok dengan biaya yang harus disesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing.
Aktivitas pemasokan air tersebut juga terlihat dari usaha Darsono yang dibantu Siti Cholipah. Saat diwawancarai media Totabuan.News, Darsono menyampaikan bahwa dirinya rata-rata dapat melakukan sekitar 10 kali pengiriman dalam sehari.
Jika seluruh pengiriman membawa 2.000 liter, jumlah air yang diangkut mencapai sekitar 20.000 liter atau 20 meter kubik per hari.
Dengan asumsi seluruh 10 pengiriman terjual seharga Rp150.000 per pengiriman, nilai penjualan kotor secara teoritis mencapai Rp1,5 juta sehari. Angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan informasi jumlah pengiriman dan harga, bukan keuntungan bersih usaha.
Gambaran ini menunjukkan adanya aktivitas pemasokan air yang rutin di tengah kebutuhan masyarakat. Namun, besarnya dampak krisis terhadap rumah tangga masih memerlukan data lebih lengkap, termasuk jumlah pelanggan, frekuensi pembelian, dan pengeluaran rata-rata warga setiap bulan.
Persoalannya bukan sekadar berapa harga air yang dibeli, melainkan sampai kapan masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Pamsimas Tirta Kencana Dibangkitkan Setelah 11 Tahun Tak Berfungsi
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Desa Karimunjawa berupaya menghidupkan kembali Pamsimas Tirta Kencana.
Arif Setiawan menyebut rehabilitasi fasilitas dilakukan secara bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan menggunakan Dana Desa.
Program tersebut direncanakan mulai mendistribusikan air pada 2027, dengan sasaran sekitar 600 KK.
Wilayah yang disebut menjadi target pelayanan meliputi Legon Goprak dan Legon Boyo, dengan cakupan RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 RW 3, RT 1 RW 4, serta RT 1 RW 1.
Upaya mengaktifkan kembali fasilitas yang lama tidak berfungsi tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.
Meski demikian, rehabilitasi infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Keberhasilan program tetap bergantung pada kepastian sumber air baku, kecukupan debit saat kemarau, kesiapan jaringan perpipaan, kualitas air, serta kemampuan pengelola menjaga layanan tetap berjalan.
Warga juga membutuhkan kepastian mengenai jadwal penyelesaian pekerjaan, biaya sambungan jika ada, tarif layanan, dan mekanisme pengaduan ketika pasokan terganggu.
Dengan demikian, target 2027 bukan hanya menjadi tenggat pembangunan, melainkan momentum pembuktian bahwa program tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Tiga Tandon Direncanakan, Pemkab Jepara Diharapkan Turun Tangan
Untuk mendukung distribusi air, Pemerintah Desa Karimunjawa merencanakan pembangunan tiga tandon secara bertahap. Dua tandon direncanakan dibangun pada 2026.
Selain itu, pemerintah desa merencanakan pembangunan bak penampung di setiap RT secara bertahap, dua penampung utama, serta sebuah penampung sentral berukuran 10 x 12 meter yang disebut ditargetkan memiliki kapasitas 240 meter kubik.
Arif juga berharap Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan dukungan untuk pembangunan sarana penangkap air dan satu tandon tambahan.
Dukungan pemerintah daerah menjadi penting agar upaya yang dilakukan pemerintah desa tidak berjalan sendiri. Persoalan air bersih memerlukan koordinasi lintas instansi, mulai dari pemetaan sumber air, kajian teknis, pembangunan jaringan, hingga pengelolaan distribusi.
Namun, pembangunan tandon harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan air baku.
Kapasitas tampungan yang besar tidak otomatis menjamin kebutuhan warga terpenuhi apabila debit sumber air menurun drastis ketika kemarau panjang. Karena itu, perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan harian masyarakat, kemampuan sumber air memasok sistem, dan risiko kekeringan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar terhubung dengan sistem pelayanan yang dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Kades Karimunjawa Sebut Solusi Bisa Diupayakan dengan Anggaran Rp500 Juta
Dalam forum wisata berkelanjutan tingkat Provinsi Jawa Tengah, Arif menyampaikan pandangan bahwa persoalan air bersih di Karimunjawa tidak selalu harus diselesaikan dengan anggaran puluhan miliar rupiah.
Ia memperkirakan penanganan masalah tersebut dapat diupayakan dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, bahkan Rp500 juta apabila memungkinkan.
Gagasan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai pentingnya efisiensi anggaran dalam pembangunan sarana air bersih.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan perkiraan yang disampaikan Arif dan belum dapat dipastikan sebagai kebutuhan biaya keseluruhan tanpa kajian teknis.
Diperlukan survei sumber air, perencanaan konstruksi, perhitungan kapasitas produksi, desain jaringan distribusi, serta estimasi biaya operasional dan pemeliharaan.
Kajian tersebut juga harus memperhitungkan kebutuhan sekitar 600 KK dan kondisi sumber air ketika memasuki periode paling kering.
Jika hasil kajian membuktikan bahwa sistem yang andal dapat dibangun dengan anggaran lebih efisien, pendekatan tersebut patut dipertimbangkan.
Prinsipnya, pembangunan tidak semata-mata mengejar biaya murah. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran digunakan secara tepat, layanan menjangkau masyarakat secara adil, dan fasilitas dapat berfungsi dalam jangka panjang.
Jangan Sampai Anggaran Terserap, tetapi Air Tak Kunjung Mengalir
Krisis air bersih Karimunjawa membutuhkan lebih dari sekadar rencana pembangunan. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan layanan tersedia, berapa biaya yang harus dibayar, dan apakah air dapat mengalir secara rutin ketika kemarau kembali datang.
Karena itu, rencana rehabilitasi Pamsimas Tirta Kencana perlu dikawal bersama oleh pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Jepara, instansi teknis, serta masyarakat.
Ada sejumlah hal yang perlu dipastikan sebelum program beroperasi, mulai dari kecukupan sumber air, kualitas air yang memenuhi persyaratan, kesiapan jaringan distribusi, transparansi penggunaan anggaran, hingga skema pengelolaan setelah fasilitas selesai dibangun.
Kejelasan tersebut penting agar proyek tidak berhenti pada pembangunan fisik tanpa menghasilkan pelayanan yang memadai.
Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan pekerjaan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui tahapan yang telah diselesaikan dan kendala yang masih dihadapi.
Di sisi lain, masyarakat dapat ikut menjaga sumber air, merawat fasilitas, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menggunakan air secara bijaksana.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar tandon yang berdiri atau berapa banyak anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.
Tahun 2027 Jadi Harapan, 600 KK Menanti Bukti Nyata
Upaya Arif Setiawan membangkitkan kembali Pamsimas Tirta Kencana layak mendapat perhatian sebagai ikhtiar pemerintah desa dalam menghadapi persoalan air bersih.
Namun, harapan tersebut harus diikuti langkah nyata dan terukur. Target pelayanan pada 2027 perlu disertai jadwal pelaksanaan yang jelas, dukungan pendanaan yang memadai, serta kepastian bahwa sumber air mampu memenuhi kebutuhan warga.
Bagi sekitar 600 KK yang menjadi sasaran program, keberhasilan Pamsimas akan berarti lebih dari sekadar tersedianya infrastruktur baru. Program tersebut berpotensi membantu masyarakat memperoleh akses air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau.
Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemerintah desa perlu memastikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan berjalan dalam satu kesatuan.
Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama ketika musim kemarau tiba, sementara fasilitas yang diharapkan menjadi solusi belum mampu memberikan pelayanan optimal.
Karimunjawa membutuhkan air bersih yang benar-benar mengalir, bukan sekadar janji. Inisiatif telah dimulai, tetapi keberhasilannya baru dapat dinilai ketika warga merasakan perubahan nyata: pasokan lebih terjamin, distribusi lebih merata, dan biaya pemenuhan kebutuhan air tidak lagi menjadi beban yang memberatkan.
M8/PTRS
