Jepara, Metro8.News – Meski Pemilihan Petinggi Desa (Pilpet) baru akan digelar pada 2027 di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dinamika politik di tingkat desa mulai terasa sejak sekarang. Nama-nama calon mulai bermunculan, manuver sosial kian terlihat, dan perhatian warga perlahan terarah pada satu hal: siapa yang layak memimpin desa ke depan.
Namun di balik geliat itu, muncul peringatan keras bagi masyarakat: jangan sampai Pilpet hanya jadi seremoni, apalagi ajang “beli suara”.
Pengamat pemerintahan desa, Ali Achwan, menegaskan bahwa Pilpet bukan sekadar hajatan enam tahunan yang ramai lalu selesai. Lebih dari itu, Pilpet adalah sekolah politik paling nyata bagi warga desa.
“Jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung. Kenali betul calon yang akan dipilih,” tegasnya saat ditemui jurnalis Metro8.news Rabu (10/6/26).
Menurutnya, warga harus mulai aktif sejak sekarang. Bukan hanya mengenal nama, tetapi memahami rekam jejak, kapasitas, hingga karakter calon pemimpin desa.
Baca Juga: Rokok Ilegal Masih Marak di Jepara! Operasi Gabungan Sita 900 Batang Tanpa Cukai
“Pernah mengurus warga atau tidak? Paham anggaran desa atau tidak? Transparan atau justru suka sembunyi? Itu yang harus ditanyakan,” lanjutnya.
Fenomena Dini Jadi Sinyal Positif
Munculnya nama-nama calon jauh sebelum Pilpet, seperti yang terjadi di Desa Sekuro, justru dinilai sebagai hal positif. Warga punya waktu panjang untuk mengamati dan menilai secara objektif.
Calon pun bisa diuji melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, forum warga, hingga cara mereka merespons persoalan di masyarakat.
“Ini kesempatan emas bagi warga untuk benar-benar mengenal calon, bukan sekadar ikut-ikutan saat hari pencoblosan,” jelasnya.
Baca Juga: Nyaris Maut! Motor Terjun ke Jurang di Donorojo Jepara, Korban Selamat Berkat Warga
Pilpet Adalah Sekolah Politik Warga
Pilpet bukan hanya soal memilih, tetapi juga proses pembelajaran demokrasi. Setidaknya ada tiga hal penting yang dipelajari warga:
Pertama, belajar memilih pemimpin yang tepat. Petinggi desa mengelola dana besar dan menentukan arah pembangunan. Salah pilih, dampaknya bisa dirasakan selama enam tahun.
Kedua, belajar mengawasi kekuasaan. Setelah terpilih, warga harus tetap aktif ikut musyawarah, memahami APBDes, dan mengawasi jalannya program. Petinggi bukan “raja kecil”, melainkan pelayan masyarakat.
Baca Juga: Perangi Narkoba dari Akar! Duta Anti Narkoba Gandeng Polres Jepara, Siap Selamatkan Generasi Muda
Ketiga, belajar berbeda tanpa terpecah. Perbedaan pilihan adalah hal wajar, tetapi persatuan desa harus tetap dijaga setelah Pilpet usai.
Ancaman Nyata: Politik Uang
Di sisi lain, praktik politik uang masih menjadi ancaman serius. Amplop yang diterima sesaat bisa berdampak panjang terhadap masa depan desa.
Kebijakan berpotensi diselewengkan untuk mengembalikan modal, pembangunan terhambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga BUMDes mati suri.
“Jangan tergoda. Satu amplop mungkin habis dalam sehari, tapi dampaknya bisa enam tahun,” tegas Ali.
Karena itu, warga diminta mulai kritis sejak sekarang. Pertanyaan sederhana harus mulai digaungkan: calon ini mau membawa desa ke mana? Apa programnya? Dari mana sumber dananya?
Pilpet 2027 memang masih jauh. Namun pertarungan sesungguhnya sudah dimulai hari ini di pikiran dan kesadaran warga.
Sebab desa yang maju tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh seberapa cerdas warganya dalam memilih.
M8/UCP
