Jepara, Metro8.News – Momentum penurunan bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Jepara, Senin (17/8/2026), menjadi lebih dari sekadar penutup rangkaian peringatan kemerdekaan.
Bagi Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, momentum tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi untuk mematangkan persiapan menyampaikan aspirasi ribuan anggota Satlinmas pada 1 Oktober 2026.
Sekitar 7.000 anggota Satlinmas se-Kabupaten Jepara disebut akan dihimpun dalam satu barisan untuk menyuarakan tuntutan terkait insentif dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Melihat Merah Putih Berkibar, Veteran Jepara 71 Tahun Ini Terharu dan Kenang Masa di Timor Timur
Konsolidasi itu dilakukan agar rencana penyampaian aspirasi tidak berlangsung sporadis. Paguyuban menekankan pentingnya kekompakan, koordinasi, serta satu komando agar seluruh aspirasi dapat disampaikan secara tertib dan tetap menjaga kondusivitas Jepara.
Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, Joko Rintono, mengatakan momentum penurunan bendera menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan langkah di antara anggota.
“Ini bukan sekadar berkumpul. Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” ujar Joko.
Mempertanyakan Perhatian terhadap Satlinmas
Menurut Joko, tuntutan yang akan disampaikan bukan semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan pribadi anggota Satlinmas.
Selama ini, Satlinmas berada di tengah masyarakat dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan desa, membantu menjaga ketenteraman lingkungan, mendukung pengamanan kegiatan masyarakat, hingga membantu pemerintah ketika terjadi situasi sosial yang membutuhkan kehadiran mereka.
Karena itu, menurutnya, pengabdian tersebut semestinya diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anggota.
Pertanyaan mengenai keberpihakan anggaran pun mulai mengemuka. Paguyuban menyoroti besarnya APBD Kabupaten Jepara yang disebut berada di kisaran Rp2,5 triliun.
Di tengah besarnya anggaran daerah tersebut, mereka mempertanyakan belum adanya kebijakan yang dinilai secara khusus menjawab kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan ribuan anggota Satlinmas.
Joko juga mengungkapkan, pihaknya telah dua kali meminta audiensi dengan Bupati Jepara. Namun, menurut dia, pertemuan tersebut belum menghasilkan dialog langsung dengan kepala daerah karena hanya ditemui oleh staf.
“Kami sudah dua kali audiensi dengan Bupati, tetapi hanya ditemui para staf. Kami ingin ada kejelasan kebijakan, bukan sekadar jawaban yang tidak jelas arahnya,” katanya.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin ribuan anggota Satlinmas selalu diminta hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, sementara ketika mereka membutuhkan perlindungan dan perhatian, persoalan tersebut dinilai belum mendapat respons yang memadai.
Kasus di Dongos dan Gemulung Jadi Sorotan
Joko menyebut sejumlah kejadian yang menimpa anggota Satlinmas, termasuk persoalan perlindungan di wilayah Dongos dan Gemulung, harus menjadi pelajaran penting.
Menurutnya, risiko tugas di lapangan tidak bisa diabaikan. Anggota Satlinmas berhadapan langsung dengan berbagai kondisi masyarakat dan situasi yang terkadang memiliki potensi risiko.
“Kasus anggota Linmas yang rawan perlindungan di Dongos dan Gemulung adalah pelajaran penting. Jangan sampai ketika mereka bertugas dan menghadapi risiko, tidak ada perlindungan yang jelas,” ujarnya.
Baca Juga: Malam Tirakatan HUT ke-81 RI di Desa Bantrung, Ketua DPRD Jepara Makan Bersama Warga Beralaskan Daun
Paguyuban juga menyoroti klaim bahwa dalam dua tahun terakhir bantuan bagi anggota Satlinmas yang mengalami sakit maupun meninggal dunia tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat kebutuhan akan kebijakan perlindungan yang jelas dan berkelanjutan.
Bagi Paguyuban Satlinmas, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan yang penting bagi anggota yang menjalankan tugas di tengah masyarakat.
1 Oktober Dipilih Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila
Sementara itu, Koordinator aksi 1 Oktober, Abdul Rosyid, mengatakan pemilihan tanggal tersebut bukan tanpa alasan.
Rencana penyampaian aspirasi dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tahun diperingati pada 1 Oktober berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.
Menurut Rosyid, momentum tersebut memiliki relevansi dengan keberadaan Satlinmas sebagai bagian dari masyarakat yang berada paling dekat dengan kehidupan warga di tingkat desa.
Baca Juga: Jepara Art Carnival 2026 Bikin Jalan Pemuda Lautan Manusia, Budaya Jepara Jadi Sorotan
“Satlinmas adalah bagian dari masyarakat yang selama ini berdiri paling dekat dengan persoalan keamanan dan ketertiban di tingkat bawah. Mereka hadir di desa, membantu kegiatan masyarakat, menjaga lingkungan dan mendukung terciptanya kondisi yang aman,” ujar Rosyid.
Ia menilai Hari Kesaktian Pancasila tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila juga harus tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat yang selama ini ikut menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.
“Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima tentang keadilan sosial,” katanya.
Rosyid menegaskan, rencana aksi tersebut bukan gerakan untuk melawan pemerintah.
Sebaliknya, aksi akan ditempatkan sebagai ruang bagi ribuan anggota Satlinmas untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah secara terbuka, tertib dan terkoordinasi.
“Ketika ribuan anggota Satlinmas meminta perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraannya, di situlah nilai Pancasila diuji dalam kebijakan nyata,” tegasnya.
Ingin Aspirasi Sampai ke Meja Kebijakan
Dalam regulasi pemerintah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah.
Kemendagri juga mencantumkan pemenuhan hak Satlinmas, termasuk pemberian insentif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Rosyid mengatakan aspirasi pada 1 Oktober nantinya akan disampaikan secara bersama-sama dan terkoordinasi.
“Pesannya sederhana: kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada perhatian dan kepastian perlindungan terhadap pengabdian Satlinmas. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, maka ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” ujarnya.
Baca Juga: NAAS! Tak Sempat Menghindar, Pick Up Hantam Scoopy yang Hendak Belok di Jalan Jepara-Kudus
Setelah konsolidasi pada momentum penurunan bendera 17 Agustus, Paguyuban Satlinmas Jepara kini mulai menghitung kekuatan dan mematangkan koordinasi.
Bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ribuan anggota Satlinmas memiliki aspirasi yang sama.
1 Oktober 2026 nantinya akan menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana suara sekitar 7.000 anggota Satlinmas Jepara didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
M8/AR
