Jepara, Metro8.News – Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya. Penegasan itu disampaikan Bupati Jepara Witiarso Utomo usai seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 rampung, dalam keterangannya pada Senin, 6 Juli 2026.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, mengatakan seluruh tahapan SPMB telah selesai dilaksanakan, termasuk perpanjangan pendaftaran secara daring di lima sekolah yang sebelumnya belum memenuhi kuota peserta didik.
“Sudah selesai dan memang sesuai ketentuan Kemendikdasmen harus dilakukan secara online terhadap lima sekolah yang kemarin masih kurang. Kurang lebih ada 50 peserta yang mendaftar. Hampir tiga perempat kuota sudah terpenuhi dan sekarang prosesnya sudah ditutup,” ujar Ratib.
Menurut Ratib, kondisi sekolah yang kekurangan siswa tidak terjadi setiap tahun dan umumnya berada di wilayah pinggiran. Tahun ini pemerintah juga menambah kuota penerimaan sebesar lima persen karena tingginya antusiasme masyarakat mengikuti SPMB dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Di balik selesainya proses penerimaan siswa baru tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan tidak boleh ada anak Jepara yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Ia mengimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah negeri dan tidak mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta agar segera menghubungi pemerintah melalui kepala desa, camat maupun Dinas Pendidikan.
“Kalau memang anaknya ingin sekolah tetapi orang tuanya tidak mampu membiayai di sekolah swasta, silakan hubungi kami. Jangan sampai ada anak Jepara putus sekolah hanya karena biaya,” tegas Witiarso.
Baca Juga: Innalillahi, Berangkat ke Sawah Tak Kunjung Pulang, Petani di Jepara Ditemukan Meninggal
Menurutnya, pemerintah akan mencarikan berbagai solusi, mulai dari penempatan di sekolah negeri maupun swasta terdekat hingga pemberian bantuan pendidikan melalui beasiswa, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan dukungan dari Baznas.
“Kalau memang persoalannya biaya, kita akan bantu lewat beasiswa, CSR maupun Baznas. Yang penting anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah,” katanya.
Witiarso menegaskan pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Bahkan bagi mereka yang telanjur putus sekolah, pemerintah akan mengarahkan ke Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun pendidikan kesetaraan agar tetap memperoleh ijazah.
“Jangan ada anak yang berhenti sekolah sebelum lulus SMA hanya karena biaya. Kalau memang kesulitannya ekonomi, segera hubungi pemerintah agar kami bisa mencarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Selain memperluas akses pendidikan, Pemkab Jepara juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 12 Juli 2026.
Baca Juga: Mas Wiwit Pastikan Jalan Mulus di Jepara Segera Terwujud, Cek Wilayah yang Diprioritaskan
Program tersebut akan membuka tiga rombongan belajar untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas atau sekitar 90 peserta didik pada setiap jenjang.
Namun, khusus jenjang SD hingga pekan lalu baru tercatat 66 calon siswa sehingga masih dibutuhkan sekitar 24 peserta lagi yang memenuhi persyaratan.
Bupati menjelaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dengan fasilitas sekolah yang disediakan secara gratis.
“Silakan masyarakat yang memenuhi syarat segera mendaftarkan anaknya. Sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap dan gratis. Ini menjadi solusi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sekolah negeri,” katanya.
Tak hanya itu, Jepara juga dipercaya menjadi salah satu daerah penyelenggara Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), sekolah berasrama bagi siswa berprestasi yang digagas pemerintah pusat.
Pada tahap awal akan dibuka dua rombongan belajar tingkat SMP dan dua rombongan belajar tingkat SMA, masing-masing berisi 20 siswa. Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar sementara akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Pembangunan SNT dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026 di atas lahan seluas 10 hektare yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kemendikdasmen. Rekrutmen peserta didik dilakukan langsung oleh kementerian sepanjang Juli dengan target kegiatan belajar dimulai sekitar Agustus.
“Konsepnya seperti Taruna Nusantara, tetapi bukan sekolah militer,” jelas Witiarso.
Ia menambahkan, SNT tidak hanya diperuntukkan bagi siswa asal Jepara, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelajar berprestasi dari Kudus, Pati, dan Demak. Di Jawa Tengah, sekolah tersebut hanya dibangun di Jepara, Cilacap, dan Purbalingga.
Sementara itu, bantuan pendidikan dari Pemkab Jepara tetap difokuskan pada pembiayaan sekolah sehingga siswa dapat belajar tanpa terbebani biaya.
“Nanti pemerintah yang membayarkan ke sekolah. Yang penting anaknya tetap sekolah, urusan administrasi biar kami yang membantu,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Jepara terus berupaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Ratib menyebutkan saat ini terdapat sekitar 3.500 ATS berusia 18–25 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.900 orang telah berhasil ditangani, sedangkan sisanya masih dalam proses pendampingan.
“Sebagian besar sudah bekerja dan sekitar 80 persen memang tidak ingin kembali bersekolah. Saat ini angka rata-rata lama sekolah di Jepara mencapai 9,6 tahun,” kata Ratib.
Pemerintah menargetkan rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 10 hingga 11 tahun melalui berbagai program pendidikan gratis.
Untuk wilayah kepulauan, Pemkab juga memperkuat layanan pendidikan. Pembelajaran SMA di Karimunjawa nantinya akan didukung sistem sekolah jarak jauh berbasis Zoom agar kualitasnya setara dengan sekolah di daratan.
“Kalau SMP sudah kita bangun di sana. Untuk SMA, pembelajaran akan diperkuat dengan sistem daring sehingga kualitasnya tetap sama dengan sekolah di daratan,” ujar Witiarso.
Selain itu, penataan tenaga pendidik juga menjadi perhatian agar distribusi guru lebih efektif. Pemerintah berupaya menempatkan guru sedekat mungkin dengan lokasi tugas agar produktivitas meningkat, dengan jarak maksimal sekitar 30 kilometer dari tempat tinggal.
Penguatan pendidikan inklusif juga terus dipersiapkan. Pemerintah pusat dijadwalkan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) baru pada 2027 di belakang SMA Negeri 1 Mayong. Sekolah tersebut akan berdiri di atas lahan sekitar satu hektare dengan kapasitas hingga 900 peserta didik. Sementara untuk wilayah utara Jepara, pemerintah masih menyiapkan solusi melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah yayasan terkait.
M8/DSKMF
