Jakarta, Metro8.News – Mantan Menko Polhukam angkat suara terkait dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Presiden.
Mahfud menilai, kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), , tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut lebih dalam kemungkinan adanya aktor lain dan proses menyimpang yang selama ini luput dari pengawasan.
“Program ini prioritas nasional. Tidak masuk akal jika praktik korupsi bisa berjalan cukup lama tanpa terdeteksi,” kata Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Lupa Matikan Api, Kandang di Kudus Ludes: 23 Kambing Tak Terselamatkan
Menurutnya, pola korupsi yang berlangsung dalam durasi panjang hampir pasti melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu, penyelidikan tidak boleh parsial, melainkan harus menyeluruh hingga ke akar persoalan.
“Harus dicari, tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada proses-proses yang juga menyimpang di dalamnya,” tegasnya.
Mahfud juga mengingatkan agar proses hukum berjalan objektif dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang diduga terlibat, baik di level teknis maupun pengambil kebijakan, harus diperiksa sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Aksi Heroik Jukir Lansia Gagalkan Pencurian Rp 3,6 Miliar di Brebes, Pelaku Kocar-Kacir!
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program MBG yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional. Namun, dugaan penyimpangan justru memicu kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan dalam program strategis pemerintah.
Mahfud berharap, pengusutan kasus ini tidak hanya mengungkap pelaku utama, tetapi juga menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem pengawasan program negara agar tidak kembali disalahgunakan oleh oknum tertentu.
M8/GLN
