Sidoarjo, Metro8.News – Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus bertambah. Hingga Jum’at (4/9/2026), jumlah warga yang terdampak telah mencapai 730 orang.
Data tersebut dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Dari total 730 orang, sebanyak 706 pasien telah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan, 23 orang masih menjalani rawat inap, sementara satu pasien masih dalam observasi di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.
Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina menjelaskan, angka tersebut bukan hanya berasal dari pasien yang masuk rumah sakit. Pendataan juga mencakup warga yang melaporkan keluhan dan mendapatkan penanganan di puskesmas, dokter praktik swasta maupun bidan.
Baca Juga: Resmi! Launching Express Bahari 7G di Pelabuhan Kartini, 7 Kali Seminggu ke Karimunjawa
Kasus ini bermula pada Selasa (1/9/2026) setelah santri dan pelajar mengonsumsi menu MBG yang dipasok dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, sebanyak sekitar 1.010 porsi MBG sebelumnya didistribusikan kepada siswa MA dan MTs. Beberapa jam setelah makan siang, sejumlah santri mulai mengalami keluhan kesehatan dan kemudian mendapatkan penanganan medis.
Tak hanya satu sekolah
Kasus tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut SPPG Kalitengah memasok MBG ke 19 lembaga pendidikan. SPPG tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.800 porsi per hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Ponpes Manbaul Hikam.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebelumnya juga menyampaikan adanya kesamaan konsumsi makanan dari SPPG Kalitengah pada sejumlah penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan.
Karena itu, penelusuran kemudian diperluas untuk memastikan kondisi penerima MBG di lembaga pendidikan lain yang mendapatkan pasokan dari dapur tersebut.
Baca Juga: Heboh malam hari di Slagi! Pasangan muda-mudi digerebek warga di semak-semak, kini diamankan polisi
BGN menemukan persoalan waktu distribusi
Di tengah penyelidikan, Kepala BGN Sudaryono mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengolahan dan distribusi makanan.
Menurut penelusuran sementara BGN, makanan disebut telah matang sekitar pukul 05.00 WIB. Dengan waktu tersebut, makanan seharusnya dikonsumsi sebelum sekitar pukul 09.00 WIB.
Namun, BGN menemukan adanya perbedaan waktu pada label makanan. Makanan disebut dilabeli seolah-olah matang pukul 08.00 WIB sehingga batas konsumsi tercantum hingga pukul 10.00 WIB.
Dalam praktiknya, makanan justru disebut baru dikirim ke sekolah sekitar pukul 11.30-11.40 WIB dan dikonsumsi setelah pukul 12.00 WIB.
Sudaryono menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian yang disengaja, karena aturan dan petunjuk teknis mengenai pengolahan serta distribusi MBG telah diberikan kepada SPPG.
Namun demikian, penyebab ilmiah keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Baca Juga: Bakar Sampah Berujung Petaka, Rumah Warga Gemulung Jepara Dilalap Api, Kerugian Capai Rp100 Juta
SPPG Kalitengah disuspend, kepala dapur dicopot
BGN telah mengambil tindakan terhadap SPPG Kalitengah dengan memberikan suspend berat selama 30 hari. Operasional dapur dihentikan sementara sebagai bagian dari investigasi dan evaluasi keamanan pangan.
Terbaru, BGN juga mencopot Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, buntut kejadian tersebut.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan dapur tersebut tidak lagi dioperasionalkan dan kepala dapurnya telah dicopot setelah insiden terjadi.
Sebelumnya, Rafli telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal atas kejadian yang menimpa para penerima MBG.
Ia menjelaskan proses pengolahan makanan dilakukan sejak dini hari dan makanan kemudian dikirim ke penerima sekitar pukul 11.00 WIB. Pihak SPPG juga menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian.
Sampel makanan dan muntahan diperiksa
Dinkes Sidoarjo bersama BBPOM Surabaya telah mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sampel yang diperiksa antara lain makanan yang dikonsumsi penerima manfaat, mulai dari nasi, telur, sayur dan menu lainnya. Sampel dari pasien juga dikumpulkan untuk membantu mengidentifikasi penyebab kejadian.
BBPOM Surabaya telah menerjunkan tim ke SPPG Kalitengah dan bekerja sama dengan Dinkes Sidoarjo dalam proses penelusuran keamanan pangan.
Selain BBPOM, Laboratorium Forensik Mabes Polri juga dilibatkan untuk memeriksa sampel makanan dalam rangka mengungkap penyebab ilmiah dugaan keracunan tersebut.
Zulhas: Jika sengaja, pecat
Kasus ini turut mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap petugas yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG.
Zulhas menyoroti dugaan keterlambatan distribusi makanan. Ia menyebut makanan yang seharusnya dikonsumsi sekitar pukul 10.00 WIB justru terlambat dikirim sehingga kualitas makanan berpotensi menurun.
Ia bahkan menegaskan bahwa petugas yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan.
Sementara itu, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan faktor penyebab dugaan keracunan secara ilmiah.
Dengan jumlah korban yang telah mencapai 730 orang, kasus Sidoarjo menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan waktu pengolahan, pelabelan, distribusi dan keamanan makanan sebelum sampai ke penerima manfaat.
M8/HMS
