Jakarta, Metro8.News – Mantan Menko Polhukam memberikan penilaian kritis terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Ia menyebut tingkat optimisme terhadap arah bangsa berada di bawah angka enam dalam skala 0 hingga 10.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam perbincangan di kanal YouTube yang dikutip pada Sabtu (6/6/2026).
“Saya melihatnya belum sampai enam, bahkan ada yang mungkin sudah lima,” ujar Mahfud.
Menurutnya, meski sektor ekonomi menunjukkan capaian yang relatif lebih baik, kondisi penegakan hukum dan demokrasi justru mengalami kemunduran.
“Kalau ekonomi mungkin di atas enam, tetapi penegakan hukum dan demokratisasi masih di bawah enam,” tegasnya.
Penegakan Hukum Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah
Mahfud menyoroti praktik penegakan hukum yang dinilai belum menyasar kasus korupsi besar yang berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menyebut aparat penegak hukum cenderung memilih perkara yang lebih mudah ditangani dibanding membongkar kasus besar.
“Penanganan kasus korupsi terkesan seperti mencari setoran, bukan menyasar masalah utama,” katanya.
Menurutnya, orientasi pengembalian kerugian negara membuat aparat lebih fokus pada kasus kecil ketimbang mengungkap aktor besar di balik praktik korupsi.
Demokrasi Dinilai Mengarah ke Pola Hegemonik
Selain hukum, Mahfud juga mengkhawatirkan arah demokrasi yang dinilai semakin hegemonik. Ia melihat adanya pola yang sebelumnya muncul di era kini kembali terjadi di masa pemerintahan.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah kerap dibalas dengan pelaporan hukum oleh kelompok pendukung.
“Orang yang mengkritik pemerintah justru dilaporkan ke polisi. Ini pola yang berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
Baca Juga: Wacana ’98 Jilid 2′ Menguat, Pakar Ingatkan Indonesia Belum Selevel Krisis Reformasi 1998
Komitmen Antikorupsi Dinilai Belum Terlihat Nyata
Mahfud juga menyinggung komitmen pemberantasan korupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo, namun dinilai belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
Ia menyebut implementasi kebijakan belum sejalan dengan pidato resmi pemerintah.
“Yang dirasakan masyarakat, apa yang dipidatokan belum sepenuhnya terlaksana,” katanya.
Mahfud turut menyinggung penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis sebagai indikator memburuknya persepsi publik.
“Kalau nilainya turun, memang terlihat korupsi makin merajalela. Banyak drama, sehingga memunculkan persepsi negatif,” jelasnya.
Soroti Peradilan, Mahfud Dorong Reformasi Mahkamah Agung
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyoroti persoalan di lembaga peradilan, termasuk dugaan praktik mafia hukum.
Ia menilai Presiden memiliki kekuatan politik untuk melakukan pembenahan besar, termasuk di tubuh .
“Kalau mau, presiden bisa melakukan apa saja untuk kebaikan. Pasti didukung masyarakat,” ujarnya.
Mahfud menegaskan, reformasi sektor hukum menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara.
M8/GLN
