Surabaya, Metro8.News – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya akhirnya mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri HAM RI, Natalius Pigai, turun langsung menjenguk korban sekaligus mengungkap fakta mengejutkan di balik insiden tersebut.
Peristiwa ini bermula pada Senin, 11 Mei 2026, saat ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Surabaya mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Hingga Rabu (13/5/2026), tercatat sekitar 200 siswa terdampak, dan tujuh di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Dapur MBG Langsung Dihentikan
Dalam kunjungannya pada Rabu siang, 13 Mei 2026, ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IBI Surabaya, Pigai memastikan bahwa dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber keracunan langsung dihentikan operasionalnya.
“Tidak akan lagi dimasak oleh dapur yang sama,” tegas Pigai di hadapan pasien pada 13 Mei 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Manajemen “Amburadul” Jadi Sorotan
Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Pigai mengungkap bahwa ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola secara tidak profesional.
Salah satu yang disorot adalah SPPG Tembok Dukuh di Surabaya yang menangani hingga 13 sekolah sekaligus per Mei 2026, jumlah yang dinilai terlalu besar dan berisiko tinggi terhadap kualitas pengolahan makanan.
“Ada dapur yang manajemennya amburadul, kurang cermat, tidak disiplin,” ungkapnya pada 13 Mei 2026.
Baca Juga: ICW Bongkar Dugaan Markup dan Monopoli di Program MBG, Anggaran hingga Rp2,5 Miliar Disorot
Evaluasi Total Program MBG
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa program MBG tetap memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, kejadian pada 11 Mei 2026 menjadi alarm keras perlunya evaluasi total.
Pemerintah pada 13 Mei 2026 memastikan akan:
Mengganti penyedia dapur bermasalah
Memperketat pengawasan distribusi makanan
Mewajibkan seluruh SPPG mengikuti SOP nasional
Melibatkan Badan Gizi Nasional dalam pengawasan
Baca Juga: Terungkap! Sopir MBG Jadi Kurir Sabu di Depok, Ditangkap Usai Pengembangan Kasus
DPRD Ikut Evaluasi
Usai peninjauan korban pada Rabu, 13 Mei 2026, Pigai juga menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Surabaya. Agenda ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG pasca insiden keracunan massal.
Alarm Keras Program Nasional
Kasus yang terjadi sejak 11 Mei 2026 ini menjadi peringatan serius bahwa program nasional tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus didukung sistem yang disiplin dan profesional.
“Harus lebih hati-hati karena ini untuk masa depan generasi bangsa,” tegas Pigai.
Dalam rentang 11 hingga 13 Mei 2026, kasus keracunan MBG di Surabaya berkembang menjadi isu nasional. Pemerintah kini bergerak cepat, namun publik menanti langkah nyata agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
M8/SASN
