Nasional, Metro8.News – Polemik film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” kian memanas di berbagai daerah. Di tengah gelombang pembubaran nonton bareng (nobar) dan penolakan dari sejumlah pihak, pemerintah akhirnya angkat suara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tidak ada larangan resmi dari pemerintah terkait pemutaran maupun diskusi film tersebut.
Alih-alih melarang, Yusril justru mendorong masyarakat untuk menonton dan mengkritisi isi film secara terbuka.
Baca Juga: MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Roy Suryo: Sudah Saya Prediksi! Sindir Keras Proyek IKN
Kritik Wajar, Publik Diminta Jangan Terprovokasi
Menurut Yusril, isi film dokumenter tersebut masih berada dalam batas kritik yang wajar, meski diakuinya mengandung narasi yang provokatif.
“Judulnya memang kontroversial dan bisa menarik perhatian. Tapi masyarakat jangan terpancing hanya dari judul,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Ia menekankan bahwa ruang diskusi harus tetap terbuka agar publik bisa berpikir kritis.
“Silakan ditonton, lalu didiskusikan. Dari situ akan muncul pro dan kontra yang sehat dalam demokrasi,” tambahnya.
Soroti Isu Papua dan Proyek Strategis Nasional
Film dokumenter yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru ini mengangkat isu besar, terutama terkait hak masyarakat adat dan dampak proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.
Salah satu tokoh di balik film ini adalah Dandhy Laksono, yang dikenal lewat karya-karya dokumenter kritis.
Menanggapi isi film tersebut, Yusril menyebut pemerintah tidak anti kritik. Justru, kritik dalam film bisa menjadi bahan evaluasi.
“Kalau memang ada kekurangan di lapangan, tentu bisa diperbaiki. Pemerintah terbuka terhadap masukan,” tegasnya.
Baca Juga: Dulu Bela Mati-matian MBG, Deddy Corbuzier Kini Bongkar Masalah: “Di Lapangan Berantakan”
Ia juga menjelaskan bahwa proyek di Papua Selatan sudah dimulai sejak 2022 pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional.
Bantah Ada Instruksi Pembubaran Nobar
Di sisi lain, Yusril membantah keras bahwa pembubaran nobar yang terjadi di sejumlah daerah merupakan perintah pemerintah pusat.
“Kalau ada pembubaran di beberapa tempat, itu bukan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat,” jelasnya.
Faktanya, menurut dia, masih banyak kegiatan nobar di kampus dan komunitas lain yang berjalan tanpa hambatan.
TNI dan Kampus Angkat Alasan Sensitivitas
Sebelumnya, sejumlah pembubaran nobar terjadi di beberapa lokasi, termasuk kampus dan ruang publik.
Pihak TNI AD di Ternate menyebut alasan pembubaran berkaitan dengan perizinan dan potensi konflik sosial, terutama karena judul film dianggap sensitif dan berpotensi menyinggung isu SARA.
Selain itu, beberapa organisasi seperti KNPI di Makassar juga menolak kehadiran kreator film karena dinilai berpotensi memicu perpecahan opini di masyarakat.
Demokrasi Diuji: Antara Kebebasan dan Kekhawatiran
Kontroversi film “Pesta Babi” kini menjadi sorotan nasional, bukan hanya soal isi film, tetapi juga tentang batas kebebasan berekspresi di ruang publik.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Geger! Sesosok Mayat Ditemukan di Belakang Pabrik Kanindo Jepara
Di satu sisi, pemerintah melalui Yusril menegaskan pentingnya ruang diskusi terbuka. Di sisi lain, sejumlah pihak masih khawatir terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.
Perdebatan ini pun menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji antara menjaga stabilitas dan memberi ruang kritik.
Dengan sikap pemerintah yang tidak melarang, kini bola ada di tangan masyarakat: apakah akan menolak, atau justru menjadikan film ini sebagai bahan refleksi dan diskusi kritis?
M8/TMP
