Pati, Metro8.News – Menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar di Mapolresta Pati pada Rabu (13/5/2026), Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi tetap kondusif dan damai.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah isu penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pati yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa. Demonstrasi tersebut rencananya akan diikuti oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Kami DPRD Kabupaten Pati mengimbau agar aksi demo dilakukan secara damai dan kondusif. Mari kita jaga stabilitas daerah. Jangan sampai ada kerusuhan, karena yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat sendiri,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Buntut Skandal Abi Jamroh, Ponpes Al Anwar Jepara Disorot: Kemenag Hentikan Santri Baru
Ali menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara santun dan tertib justru akan lebih efektif dalam menarik perhatian para pemangku kebijakan. Sebaliknya, aksi yang berujung ricuh hanya akan mencederai tujuan utama dari demonstrasi itu sendiri.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak semua warga. Tapi lakukan dengan cara yang baik, tidak anarkis, dan tetap menjaga ketertiban umum,” tegasnya.
Imbauan tersebut bukan tanpa alasan. DPRD Pati tidak ingin kejadian serupa yang pernah terjadi pada aksi demonstrasi 13 Agustus 2025 kembali terulang. Saat itu, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan memicu ketegangan antara massa dan aparat keamanan.
Baca Juga: Breaking: Orang Jepara Terseret Kasus Debt Collector Rampas Mobil di Pati, Polisi Ungkap Modusnya
Peristiwa tersebut sempat menjadi sorotan luas dan meninggalkan catatan penting bagi semua pihak terkait pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama penyampaian aspirasi di ruang publik.
Aksi demonstrasi yang akan digelar pada 13 Mei 2026 ini dipicu oleh sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas dalam penanganannya oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah hukum Polresta Pati.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara terbuka menyampaikan bahwa mereka ingin mendorong adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian di daerah tersebut.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini antara lain penanganan kasus pembunuhan di wilayah Sukolilo dan Kayen yang dinilai belum memberikan kejelasan bagi masyarakat.
Selain itu, keberadaan aktivitas tambang yang diduga ilegal juga menjadi perhatian serius. Masyarakat menilai penanganan terhadap praktik tersebut belum maksimal, sehingga menimbulkan keresahan di tengah warga.
Tak hanya itu, isu pengalihan fungsi tanah lapang di Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara juga turut memicu polemik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan proses pengambilan kebijakan terkait penggunaan lahan tersebut.
Situasi ini membuat gelombang aspirasi publik semakin menguat dan mendorong masyarakat untuk turun langsung ke jalan menyuarakan tuntutan mereka.
Meski demikian, DPRD Pati berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Ali juga mengingatkan bahwa stabilitas keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan peserta aksi, untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain.
“Jangan sampai tujuan baik untuk menyampaikan aspirasi justru berujung pada kerugian yang lebih besar. Kita semua ingin Pati tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya tensi menjelang aksi demonstrasi ini, masyarakat pun diharapkan dapat bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.
Aksi unjuk rasa pada Rabu (13/5/2026) diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menyuarakan aspirasi publik di Kabupaten Pati. Namun, semua pihak sepakat bahwa ketertiban dan keamanan harus tetap menjadi prioritas utama demi kepentingan bersama.
M8/KMP
